Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM (PERMENPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019). Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:

• Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
• Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
• Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu:

1. Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan UtamaPengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti:
   1. Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi;
   2. Prosedur operasional tetap telah diterapkan; dan
   3. Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.
2. E-OfficePengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, yaitu
   1. Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;
   2. Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi; dan
   3. Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.
3. Keterbukaan Informasi PublikPengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti:
   1. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan; dan
   2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukan informasi publik.

  Adapun eviden untuk mencapai target diatas adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kerja	Dokumen Pendukung
1.	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan	Proses Bisnis
		SOP
		Pedoman Pengendalian Mutu Layanan
		Audit Internal
		Kaji Ulang Manajemen
2.	E-Government	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
		Sidadu, Sidapi, e-logbook, form Tugas SPPD
		Layanan dengan TI
		LAKIP
3.	Keterbukaan Informasi Publik	Salinan KepKa tentang Penetapan PPID
		KepKa tentang Perubahan Penetapan PPID
		Nota Dinas Daftar Informasi Publik
		Daftar Informasi Publik
		Laporan Permohonan Informasi
		Lampiran Laporan Permohonan Informasi