Penataan Sistem Manajemen SDM

Didalam Peraturan MENPAN-RB No. 10 Tahun 2019, Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

• Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
• Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
• Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
• Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
• Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan manajemen SDM, yaitu:

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
   1. Unit kerja telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;
   2. Unit kerja telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya; dan
   3. Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhdap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.
2. Pola Mutasi Internal Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
   1. unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal;
   2. unit kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal; dan
   3. unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhdap kebijakan pola rotasi internal.
3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
   1. Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge); dan
   2. Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
4. Penetapan Kinerja Individu Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
   1. telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
   2. ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya;
   3. telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; dan
   4. hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.
5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan; dan
6. Sistem Informasi Kepegawaian Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.

Adapun eviden untuk mencapai target diatas adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kerja	Dokumen Pendukung
1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan Organisasi	Proyeksi Kebutuhan Pegawai
		Peta Jabatan dan Analisis Jabatan
2.	Pola Mutasi Internal	SOP Mutasi Internal Kejaksaan Negeri Boalemo dan SK Pengangkatan Personil
3.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Realisasi Pelatihan Pegawai 2021
		Evaluasi Pelatihan Personil 2021
		Rencana Pelatihan Pegawai 2022
		Dokumen SKP dengan isian pengembangan kompetensi
		Monev kegiatan kompetensi
4.	Penetapan Kinerja Individu	Perjanjian Kinerja
		SOP Penggunaan aplikasi SKP
		Sampling SKP Pegawai
5.	Penegakan Aturan Disiplin / Kode Etik / Kode Perilaku Pegawai	SK Kode Etik Pegawai
		Surat Edaran tentang Penetapan Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
6.	Sistem Informasi Kepegawaian	Sistem Informasi Data Kepegawaian Terpadu